Komandan Pomdam IX/Udayana Tepis Tuduhan Penghilangan Bukti Rekaman Perselingkuhan

humasbatam.com – Dalam sorotan kasus yang menimpa Lettu Ckm drg Malik Hanro Agam, Kolonel Cpm Unggul Wahyudi selaku Komandan Polisi Militer (Danpomdam) IX/Udayana, memberikan klarifikasi resmi. Unggul menegaskan bahwa tidak ada penerimaan tiga rekaman audio yang dikatakan sebagai bukti perselingkuhan Agam, sebagaimana tuduhan yang dilontarkan oleh Anandira Puspita Sari.

Unggul Mengkritik Pembukaan Tuduhan ke Publik

Unggul menyoroti cara tuduhan disampaikan oleh Anandira, yang seharusnya mempercayakan bukti kepada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelidikan, bukan membawanya ke ruang publik. Unggul juga menyoroti bahwa ancaman tuduhan penghilangan bukti oleh Pomdam adalah serius dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.

Keberatan Pengacara Anandira atas Penanganan Bukti

Agustinus Nahak, pengacara Anandira, telah menyampaikan bahwa tiga bukti rekaman suara telah diserahkan ke Pomdam Udayana sebagai bagian dari laporan kasus. Namun, menurut Nahak, ada ketidakakuratan dalam pengakuan Pomdam terhadap bukti yang diserahkan, yang memunculkan pertanyaan tentang penanganan bukti tersebut.

Ekspresi Kekecewaan Anandira atas Penanganan Kasus

Anandira telah menyatakan kekecewaannya secara terbuka, termasuk dalam konferensi pers di Polda Bali, mengenai penanganan laporan kasus oleh Danpom, yang menurutnya mengurangi jumlah bukti yang seharusnya ada.

Isi Rekaman yang Menjadi Pusat Polemik

Rekaman yang menjadi subyek kontroversi diduga berisi dialog antara Agam dan Bianca Allysa, yang menunjukkan adanya hubungan spesial. Anandira yakin bahwa rekaman ini adalah kunci untuk membuktikan dugaan perselingkuhan yang terjadi.

Proses Penyelidikan yang Sedang Berlangsung

Kasus dugaan perselingkuhan ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Pomdam IX/Udayana yang mengindikasikan kebutuhan akan bukti yang lebih substantif. Kontroversi ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan keadilan dan transparansi dalam institusi militer.

Klarifikasi yang diberikan oleh Pomdam IX/Udayana ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menangani kasus ini secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.