Batam Pos
1. DKP Mulai Angkut Sampah
*Kesepakatan dengan SSET Tercapai di Jakarta
Rapat dengar pendapat (DRP) antara Komisi III DPRD Kota Batam dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam dan PT Surya Sejahtera Envirotech (SSET) berlangsung Senin (1/11) di ruang rapat Komisi III. Salah satu poin penting RDP yang tidak dihadairi satu pun perwakilan PT SSET, yaitu DKP mulai mengangkut sampah mulai hari ini, Selasa (2/11). DKP menjalankan tugas mengangkut sampah setelah mencapai kesepakatan antara konsulan hukum DKP Kota Batam dengan PT SSET di Jakarta. “Kita memang sudah memulai mengangkuta sampah dari rumah warga, setelah kita mendapat informasi kesepakatan. Informasi itu disampaikan konsultan hukum DKP lewat telepon kepada Pak Marzuki (Kabid Peningkatan Pelayanan DKP,red),” kata Kadis Azwan.
2. Puskesmas Belian Telan Dana Rp1,6 M
*Lahan Diperoleh Secara Gratis
Pemerintah Kota (Pemko) Batam sedang membangun pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Belian di kawasan Botani Garden, Batam Centre. Puskesmas yang lahannya diperoleh secara gratis dari pengembang Perumahan Botania Garden tersebut, menelan anggaran Rp1,6 miliar. Dengan dibangunnya Puskesmas Belian itu, maka warga yang berdomisili di kawasan Batam Centre bakal menikmati fasilitas layanan kesehatan yang disediakan pemerintah tersebut. “Kita dapat fasilitas umum (fasum), dimana lahan Puskesmas Belian memang tidak dibeli Pemko Batam. Puskesmas yang dibangun dua lantai itu tengah dibangun dengan anggaran Rp1,6 miliat di kawasan Perumahan Botania Garden, Batam Centre,” kata Kadis Kesehatan, Chandra Rizal.
3. Cegah Narkoba Sejak Dini
*Siswa dan Guru Tes Urine
Memperingati hari anti narkoba internasional (HANI), sekitar 500 siswa dari 57 perwakilan seluh SMA sederajat melakukan tes urine penggunaan narkotika di halaman SMK 1 Batam, Batuaji, Senin (1/11). Ketua BNP Kota Batam, Ria Saptarika dalam sambutannya mengatakan sangat prihatin dengan penyelundupan narkotika oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Malah akhir-akhir ini kejadian tersebut semakin marak di Batam. “Ini jelas merusak generasi muda terutama kaum pelajar di Kota Batam,” ujar Ria. Untuk itu Ria berharap agar penegak humum harus berupaya menghentikan penyeludupan narkotika. Caranya dengan meningkatkan pengamanan masuknya barang dari luar negeri maupun luar daerah, serta memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada penyelundup dan pengedar narkoba. Masalah narkotika perlu ditingkatkan cara penghentiannya oleh pihak-pihak terkait.
4. Kinerja Stapol PP Belum Optimal
Anggota Komisi I DPRD Batam Bidang Pemerintahan, Riki Solihin mengatakan kriteria tempat pijat atau massage telah diatur di dalam Perda. Yang jadi kendala saat ini adalah kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Kriteria tempat massage itu diatur dalam Perda. Tapi yang menjadi persoalan adalah fungsi pengawasan Satpol PP itu belum dilakukan optimal, Masih lemah,” kata Riki Solihin. Banyak Ranperda Kota Batam, jelas Riki, dalam pengawasannya tidak dilakukan secara optimal, seperti Perda Kebersihan, Perda Retribusi Izin Usaha, Perda Ketertiban Sosial, Perda Tata Ruang, Perda Parkir dan lainnya. “Merupakan tugas Satpol PP mengamankan selaku penegakan Perda. Tapi ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan,” jelasnya.
5. Pasir dan Jalan Dikeluhkan Warga
*Sering Sebabkan Kecelakaan
Warga kembali mengeluhkan jalan yang penuh pasir di sepanjang jalur Batam Centre-Universitas Batam (Uniba). Tak jarang pasir tersebut mengakibatkan kecelakaan. Apalagi jalur tersebut sudah lama rusak dan tak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Beberapa lubang ukuran besar nampak di jalan itu. Terutama, sekitar tikungan perumahan PLN. Menurut warga, pasir di sepanjang jalan berasal daru vabtajbta truk pengangkut tanah dari kegiatan pemotongan bukit di daerah tersebut. Selain mengakibatkan banyak pasir, truk-truk tersebut juga mengakibatkan halan tersebut rusak dan penuh lubang. “Kami sudah nggak nyaman lagi tinggal disini. Tiap hari kami harus berhadapan dengan debu dan pasir yang mengakibatkan penyakit. Bahlan pengendara motor yang lewat sering ada yang jatuh karena terpeleset pasir,” ujar warga Perum PLN, Robani.
Tribun Batam
1. Sikap Mandala Air Bikin Berang
*Tetap Kenakan Biaya Kargo
*Bantuan dan Relawan Kepri ke Mentawai
Meski setiap hari ada pesawat yang melayani rute Batam-Padang, namun pengangkutan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Mentawai tidak segampang yang dibayangkan. Pihak Mandala Air tetap mengenakan biaya kargo meski untuk barang bantuan. Akibatnya anggota DPRD Batam, Eddy C Lumawie L dan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman M Syahir, yang melepas tim itu pun berang. Mereka sempat adu argumentasi dengan Station Manager mandala Cabang Batan, Sugianto Periyayuda. Namun pihak manajemen tetap menolak menggratiskan angkutan itu. Dia mewajibkan membayar separuh dari barang bantuan yang dibawa. “Kami minta pengertian pihak Mandala Air, karena barang yang dibawa ini unuk korban gempa dan tsunami di Mentawai, bukan pribadi. Mohon bantuan bapak atas kebijakan ini, karena semuanya misi kemanusiaan,” pinta Eddy C Lumawie. Kepala Dinsos, M Syhir juga langsung ikut bicara. Bahkan Syahir mengatakan relawan yang tergabung dalam Mercy Mission Relief ini resmi berangkat ke Padang untuk memberikan bantuan pada korban Tsunami. “Kita ini membawa misi kemanusiaan kenapa harus tetap membayar? Padahal bantuan semuanya untuk korban tsunami. Berarti sisi kemnusiaan sudah tidak ada lagi,” keluh dia. Sementara jumlah tim relawan asal Kepri yang berangkat berjumlah 18 orang.
2. Tuntut Pencopotan Kapolsek Galang
*Warga Relang Unjuk Rasa di Mapolresta Barelang
Puluhan masyarakat dari Rempang Galang melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolresta Barelang, Senin (1/11). Mereka menuntut agar pihak kepolisian menindak tegas oknum-oknum yang telah meresahkan masyarakat dengan adanya Himpunan Masyarakat Adat Pulau Relang (Himad Purelang). Menurut mereka, masyarakat yang tergabung dalam Himad Purelang itu bukanlah masyarakat yang berdomisili di Pulau Galang dan keberadaannya menimbulkan keresahan kepada masyarakat karena bisa menimbulkan bentrokan horizontal. Titus Marjono yang mewakili kelompok aksi itu mengatakan, agar masyarakat bisa lebih tenang, maka diharapkan pihak kepolisian dan yang terkait melakukan penyegelan kantor Himad Purelang. Sebab, kantor tersebut cenderung dipakai sebagai tempat untuk aksi-aksi premanisme. Untuk itulah, sebagai tuntutan, mereka meminta agar Kapolresta Barelang, Kombes Eka Yudha mencopot Kapolsek Galang. Ia menilai Kapolsek Galang tidak mampu melakukan penegakan hukum di wilayah tersebut.
3. Azwan Ajukan Rp45,5 Miliar
*Anggaran Pengelolaan Kebersihan
*Mulai Hari Ini DKP Angkut Sampah
Konsep swastanisasi pengelolaan sampah benar-benar gagal. Soalnya, PT Surya Sejahtera Envirotech (SSET) yang memenangkan investasi kebersihan sudah memastikan hengkang. Terhitung Selasa (2/11) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Batam resmi mengelola persampahan di Batam. Kini DKP sudah sibuk di tempat pembungan akhir sampah (TPA) Telaga Punggur untuk memonitor peralatan alat berat yang akan bekerja melakukan land fill di lokasi tersebut. Kepala Bidang Pelayanan DKP Batam, Marzuki SE, mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan dua alat berat dan empat dump truk untuk melakukan land fill di TPA Punggur termasuk operatornya sudah siap. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Azwan mengatakan, semua KPS dilaksanakan atas persetujuan pemerintahan di Batam baik DPRD maupun Pemko Batam, bukan persetujuan karena dirinya. Azwan menyebut kedepan akan terus mensosialisasikan agar sampah di rumah sebelum dibuang bisa dipilah, supaa jangan terlalu banyak sampah masuk ke TPA. Bisa juga dibuat jadi kompos, untuk tanaman. “Dengan berakhirnya KPS ini, kami yang akan melakukan pengangkutan sampah, karena merupakan kewajiban pemerintah,” janji dia. Untuk menjaga kebersihan di Batam, DKP mengajukan anggaran sebesar Rp45,5 miliar selama 14 bulan terhitung November 2010 sampai Desember 2011.
4. Muslim Bidin Serukan Galang Dana
*Ringankan Korban Bencana Alam
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengetuk jajarannya untuk peduli korban bencana alam di Mentawai dan Jogyakarta. Ia pun meminta PGRI Batam, Kepala Sekolah untuk menggalang dana mulai hari ini. “saya akan perintahkan supaya segera menggalang dana, karena bencana ini merupakan tragedi kemanusiaan. Kita harus menolong saudaru kita yang saat ini sedang mengalami penderitaan dan membutuhkan pertolongan. Kita bisa membayangkan mereka sangat sedih karena sanak familinya ada yang meninggal dunia, hilang dan tempat tingganya rusak parah,” ujar Muslim. Muslim mengatakan akan mengumpulkan semua kepala sekolah agar bisa menyampaikan penggalangan dana ini di sekolah. Jika mengacu pada penggalangan dana tahun lalu, maka diharapkan tahun ini bisa seperti itu juga.
5. Kepala Sekolah Ikut Tes Urine
*BNP Tes Urine Pelajar Batam
*Peringati Hari Anti Narkoba Internasional
Antusias pelajar mengikuti tes urine sangat luar biasa. Sekitar 500 siswa dengan semangat mengikuti acara yang digelar Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kepri. Bukan hanya siswa yang menjalani tes urine, para staf, guru hingga kepada sekolah mencoba melakukan tes, Senin (1/11). Ratusan siswa ini terdiri dari 57 sekolah setingkat SMA se Kota Batam, yang dipusatkan di SMK 1 Batuaji. Tes urine ini digelar BNP Kepri dan BNP Batam, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Sebelum tes urine, seluruh siswa mengikuti upacara bendera. Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika yang juga ketua BNP Kota Batam bertindak sebagai pembina. Dalam amanatnya Wawako menyampaikan kegiatan yang bertema “Sekolah Berprestasi Tanpa Narkoba” ini juga dimaksudkan sebagai upaya preventif dan deteksi idni terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Kegiatan ini menurutnya sebagai upaya pencegahan dan pembinaan.
6. Distako Bakal Rebut Proyek Disdik
*Perencanaan Infrastruktur Kerap Macet
Wacana penyerahan bidang teknis pembangunan infrastruktur sekola dari Dinas Pendidikan (Disdik) ke Dinas Tata Kota (Distako) tampaknya akan segera teralisasi. Hal ini terungkap dari pertemuan Komisi IV DPRD Batam dengan Disdik, Distako dan Bapeko, Senin (1/11). Sebelumnya pembangunan infrastruktur sekolah menjadi hal yang disoroti Komisi IV. Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari mengungkapkan, banyak perencanaan seperti akses jalan, drainase dan perencanaan lahan pada pembangunan sekolah yang ditangani Disdik tidak berjalan matang. Komisi IV menilai hal tersebut sudah selayaknua ditangani pihak berkompeten seperti Distako. Sementara dari Dinas Pendidikan sendiri menurut Riki hal ini sudah mendukung wacana ini.
Haluan Kepri
1. Kelola Sampah Pasca PT SSET Hengkang
Pemko Butuh Rp 45,5 Miliar
DKP Kota Batam membutuhkan anggaran sebesar Rp 45,5 miliar untuk mengelola sampah pasca mundurnya PT SSET dari kontrak kerja sama pemerintah swasta (KPS). Total anggaran yang diajukan itu adalah kalkulasi kebutuhan DKP terhitung 1 November 2010 sampai 31 Desember 2011 mendatang. Demikian usulan anggaran yang disampaikan Kepala DKP Kota Batam Azwan saat hearing dengan Komisi III DPRD Kota Batam, Senin (1/11). Kepada pimpinan rapat, Azwan memaparkan peruntukan dana yang dibutuhkan dinasnya itu kepada pimpinan rapat, Siti Nurhailah. Azwan menjelaskan, dana riil yang dibutuhkan untuk mengelola sampah senilai Rp 45.569.597.300. Untuk operasional pengangkutan sampah dibutuhkan Rp 37.081.161.000, pemungutan dan monitoring retribusi kebersihan Kota Batam Rp 2.631.510.000 dan operasional controlled landfill tempat pembuangan akhir (TPA) Rp 5.856.836.300.
2. Batam Kekurangan Guru
Persoalan pendidikan di Batam ternyata tak hanya soal kekurangan gedung sekolah, tapi juga tenaga pengajar atau guru. Kekurangan guru hampir terjadi di seluruh sekolah negeri khususnya tingkat SLTA. Demikian disampaikan Kabid Dikmen Diknas Kota Batam Rosmala Dewi di SMKN 1 Batuaji, Senin (1/11). Ia mengatakan saat ini sekolah-sekolah menengah sederajad di Batam masih kekurangan guru. Yang paling banyak adalah kekurangan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sosiologi, Matematika dan Fisika. “Guru pada keempat pelajaran inilah paling banyak kekurangannya. Terutama Bahasa Indonesia dan Sosiologi. Padahal, semua mata pelajaran ini masuk UN. Makanya setiap tahun terus kita ajukan penambahan guru,”ujarnya. Sebagai langkah antisipatif, menurut Rosmala, Disdik sengaja menambah guru honor di sekolah-sekolah yang kekurangan guru bidan studi tersebut.
