Batam Pos

1.     FTZ Jalan di Tempat

BC Dinilai Jadi Penghambat

Implementasi FTZ di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dinilai masih jalan di tempat. Kebijakan penerapan zona perdagangan bebas ini juga nyaris tak membawa perubahan sedikitpun, khususnya disektor pertumbuhan ekonomi. Hal ini diungkapkan sejumlah anggota Komisi XI DPRD RI saat melakukan kunjungan kerja di lantai V Graha Kerpi Batam Center, Senin (13/12). Mereka menilai tidak ada yang spesial di BBK meski telah ditetapkan sebagai zona perdagangan bebas.”BBK tidak ada bedanya dengan Tanjung Priok,”kata Kamarudin Sjam, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar kemarin.

2.     Hari Ini, Surat Suara Sampai

Zeindra Yanuardi, anggota KPU Kota Batam menyatakan logistik pemilihan Walikota Batam telah tiba di kantor KPU Kota Batam di Sekupang. Tinggal surat suara dan sampul yang belum tiba. “Surat suara dan sampul telah dikirim dari Jakarta sejak Sabtu lalu. Kalau gak ada kendala, besok (hari ini,red) sudah sampai di Batam,”ujarnya di kantor KPU Batam, Senin (13/12). KPU mulanya menargetkan semua logistik sampai di KPU paling lambat 17 Desember. Kedatangan logistik lebih cepat dari perkiraan ini, KPU memiliki waktu yang lebih longgar untuk menyortir dan membaginya berdasarkan kebutuhan tiap-tiap TPS. Zeindra juga mengaku, akan segera membuat laporan administratif dan dikirimkan ke panitia pengawas pemilu.

3.     Dana Macet Akan Diaudit

Dinas PMPK-UKM Kota Batam bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan melakukan audit kepada nasabah yang memiliki masalah dengan kredit macet. Tujuannya menginventarisir permasalahan yang dihadapi nasabah, sehingga menunggak pembayaran. Kepala Dinas PMPK-UKM, Febrialin mengaku, terdapat sekitar Rp 6,5 miiar kredit macet yang pembayarannya bermasalah. Melalui audit tersebut, bisa diinventarisir kondisi masing-masing nasabah terkait. “Bagi warga tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran, sementara usahanya dinilai sanggup, penyelesaiannya bisa ditempuh jalur hukum,”akunya.

4.     Delfian H Kuasa Direktur PT Graha Citra Perdana Menjawab

Kontraktor Tak Tinggalkan Proyek

Berita Koran Batam Pos yang judulnya “4 Sekolah Ditinggal Kontraktor”, langsung ditanggapi Delfian H, Kuasa Direktur PT Graha Citra Perdana. Dalam pernyataanya Delfian menyebut sebagai berikut. Saya selaku kontraktor Unit Sekolah Baru lanjutan SMP 36 mau menerapkan tentang pekerjaan saya tersebut sduah siap 100 persen dan mau diserahterimakan dalam minggu ini. Saya mau meluruskan kembali berita tersebut bahwa saya selaku kontraktor untuk pekerjaan SMP 36 Kampung Becek tidak pernah lari atau tidak menyiapkan pekerjaannya,”demikian Delfian. Kepala Disdik Kota Batam Muslimbidin, membantah proyek pembangunan sekolah itu dikatakan terbengkalai. Saat ini, instansinya sedang melihat perkembangan  pembangunan yang dilakukan kontraktor.”Kontraktor sudah kami panggil dan telah menyatakan kesiapannya menyelesaikan proyek itu,”kata dia.

Tribun

1.     Wako Bercerita Padatnya Jadwal

*Sarapan pun Terpaksa di Mobil

Wali Kota Ahmad Dahlan mengaku menjalani hari-hari yang padat jelang akhir tahun ini. Hal itu tidak lain karena dirinya harus melaksanakan tugasnya selaku wali kota juga selaku calon wali kota yang harus mensosialisasikan diri ke masyarakat. Saking padatnya jadwal, dalam satu hari ia bisa berada di enam sampai tujuh lokasi berbeda. Akibatnya, ia harus rela mengurangi waktu istirahatnya. “Semuanya sudah terjadwal. Hari ini saja, saya harus menghadiri enam undangan dari masyarakat. Kadang saya harus sarapan dan makan di mobil kalau buru-buru,” cerita dia beberapa waktu lalu. Menyambut Natal dan Tahun Baru ini, Dahlan mengaku banyak mendapat undangan Nayal dari umat Kristiani. Nyaris tiap hari ia menghadirinya. Sebagian besar kegiatan menyambut Natal itu dilakukan di gereja.

2.     Sosialisasikan Visit Batam Melalui Lagu

*Pemko Gelar Festival Paduan Suara

*Pendaftaran Gratis hingga 18 Desember

Masih dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-181 Kota Batam, Pemerintah Kota akan mengadakan choir festival atau festival paduan suara. Acara ini akan digelar pada hari ulang tahun Batam, 18 Desember mendatang dengan mengambil lokasi di Mega Mall. “Tujuannya tak hanya untuk mensosialisasikan visit Batam melalui lagu, tapi juga untuk menumbuhkembangkan semangat berkesenian di tengah masyarakat Batam,” ujar Ardiwinata selaku penangggungjawab acara. Kabid Promosi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Batam ini mengatakan bahwa sampai kemarin sudah ada 20 grup yang mendaftarkan diri ke Kantor Visit Batam di lantai III Kantor Wali Kota Batam. Pendaftaran akan terus dibuka sampai hari pendaftaran.

3.     Perdaduk Bandara Seakan tak Berfungsi

*Ratusan TKI Ilegal Lolos dari Pemeriksaan

Penyelundupan TKI ilegal ke negara tetangga seakan tidak ada pengawasan ketat dari Pemko Batam dan instansi terkait. Mereka dengan mudahnya masuk melalui Bandara Hang Nadim tanpa pemeriksaan dari petugas Perdaduk. Selanjutnya mereka langsung dijemput oleh tekongnya. Para calon TKI yang seakan sudah ada yang mengkoordinirnya. Diperkirakan setiap harinya sekitar mencapai 500-600 TKI datang melalui bandara. Kebanyakan para TKI ini hanya dibekali paspor kunjungan biasa. Mereka tidak dilengkapi Visa dan Permit kerja. Padahal untuk bekerja mereka harus mendapatkan visa Permit kerja.

Haluan Kepri

1.     Sejak FTZ BBK Diterapkan

Pendapatan Pajak Berkurang

Sejak kawasan perdagangan pelabuhan bebas di Batam, Bintan dan Karimun (FTZ) BBK) ditetapkan pada 2009, pendapatan pajak berkurang. Kanwil Direktorat Pajak Provinsi Riau dan Kepri mencatat terjadi penurunan pendapatan pajak di BBK sebesar Rp210 miliar setiap tahunnya. Demikian disampaikan Kakanwil Direktorat Pajak Provinsi Riau dan Kepri Nirwan Tjipto dalam pertemuan dengan anggota Komisi XI DPRD RI yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Batam dalam rangka menghimpun masukan dari Pemprov Kepri, Pemko Batam, Pemko Tanjungpinang serta pengusaha Batam dan Kepri di Graha Kepri Batam Centre. “Pendapatan yang hilang dari pembayaran pajak pertambahan nilai barang mewah (PPN BM) Rp210 miliar setiap tahun,” kata Nirwan. Ketua Tim Komisi XI DPR RI, Hary Azhar Azis mengatakan meski pendapatan negara dari PPN BM hilang, namun pendapatan negara dari PPH diharapkan bertambah dengan pelaksanaan FTZ BBK. Tentang praktis transfer pricing yang dilakukan, ia mengatakan DPR RI akan menggelar Panja untuk mengatur itu.

2.     Pengganti PP FTZ Siap Akhir Tahun

Dalam pertemuan itu, pengganti PP 02/2009 tentang perlakuan pajak di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, Karimun ditargetkan selesai akhir tahun 2010. “Penggantian PP 02/2009 sudah final, dan targetnya Desember selesai,” kata Ketua Tim Dewan Kawasan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Robert Sianipar dalam rakor FTZ BBK dengan Komisi IX DPR RI. Robert menambahkan, draft PP 02/2009 sudah di tangan biro hukum Kementrian keuangan. Setelah proses di biro hukum selesai, lalu dilanjutkan dengan rapat koordinasi tingkat Menteri, baru diajukan ke presiden. PP 02/2009, kata dia diganti bukan direvisi karena sebagian besar pasal-pasalnya dirubah total.

3.     Kontraktor Jangan Takut Di-blakclist

Ketua Dewan Pertimbangan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Daerah (LPJKD) Kepri, Suparman meminta para kontraktor yang tergabung dalam berbagai asosiasi konstruksi, untuk tidak takut di blacklist Pemko Batam, gara-gara terlambat mengerjakan proyek pemerintah yang sedang dikerjakan. Hal itu jika penyebabnya Pemko Batam belum melunasi tagihan yang jatuh tempo. “Mestinya Pemko Batam selaku pengguna jasa, harus fair dalam memberikan sanksi kepada kontraktor yang molor melakukan proyek. Kalau memang para kontraktor diberi sanksi karena terlambat menyelesaikan proyek, Pemko juga harus siap didenda karena lambat membayar tagihannya ke kontraktor. Jangan hanya kontraktor saja yang disalahkan,” kat Suparman.

4.     Pola Penyaluran Dana Bergulir UKM Diubah

*Nasabah Macet Akan Diaudit

Dinas PMP-KUKM akan melakukan audit investigasi kepada nasabah yang memiliki masalah dengan kredit macet. Audit yang akan dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini dilakukan untuk menginventarisir permasalahan yang dihadapi nasabah, sehingga menunggak pembayaran. “Fungsi auditor ini nantinya untuk melakukan investigasi terhadap kondisi nasabah, sehingga diketahui permasalahan-permasalagan yang menjadi kendala kredit macet,” ungkap Kadis PMP-KUKM Kota Batam, Pebrialin. Pebrialin menjelaskan terdapat sekitar Rp6,5 miliar kredit macet yang pembayarannya bermasalah. Melalui investigasi tersebut akan bisa diinventarisir kondisi masing-masing nasabah terkait mampu tidaknya memenuhi kewajiban pembayaran. Disitu akan diketahui apakah memang usahanya masih dinilai sanggup atau tidak, nasabah sudah meninggal, pindah ataupun menolak untuk membayar.

5.     2011, e-KTP Berlaku Nasional

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hamman Riza mengatakan, diijadwalkan pada 2011 mendatang sistem elektronik KTP (e KTP) dapat diterbitkan di 197 kota dan kabupaten di Indonesia. Menurutnya, sistem e-KTP ini dapat menghindari keluarnya KTP ganda di setiap daerah yang sudah menerapkan sistem itu. “Program ini sangat membantu dalam pemuktahiran data kependudukan di Indonesia. Data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) sistem elektronik dangat membantu dalam menertibkan data kependudukan,” kata Riza.

6.     Komisi IV Sidak Hotel Goodway

Komisi IV DPRD Batam melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Hotel Goodway terkait aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan hotel tersebut. Aksi mogok kerja ratusan karyawan dari berbagai divisi sejak Sabtu (12/12) lalu masih berlangsung hingga kemarin ini merupakan aksi solidaritas terhadap dua rekan mereka Roy dan Sunardi yang di PHK manajemen hotel tanpa pesangon. Kedatangan anggota Komisi IV, Udin Sihaloho dan Riky Indrakari ini diterima Presiden Direktur, Heru dan Pe, GM Hotel Goodway. Usai pertemuan dengan manajemen hotek, anggota Komisi IV, Udin P Sihaloho mengatakan, pada prinsipnya pihak manajemen memiliki niat baik dan berjanji segera menyelesaikan aoa yang menjadi tuntutan para karyawan yang melakukan mogok kerja tersebut, termasuk uang pesangon dua orang karyawan yang di PHK.