Dalam acara evaluasi pelaksanaan FTZ BBK dan pengarahan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 2012, Rabu (1/2) di Hotel Novotel, pertanyaan dan kritisi tentang penggunaan revisi yang berubah nama menjadi PP 10/2012 mengalir dari beberapa kalangan pengusaha. PP itu sendiri padahal akan segera diberlakukan pada 9 Maret 2012 setelah diproses oleh Menteri Keuangan.

Kalangan pengusaha, menegaskan kembali sikap Pemerintah Pusat, DK FTZ, Bea Cukai serta BP Batam dalam tata laksana kepabeanan di BBK berdasarkan PP 10/2012 yang dinilai masih belum mencerminkan pelaksanaan FTZ.

Pengusaha mengkhawatirkan, tentang aturan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dimasukan ke Kawasan Bebas belum diamanatkan dalam PP 10/2012. Dalam lampiran pasal 6 ayat 3 tentang Pemeriksaan Pabean termasuk tata cara penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik, masih menunggu aturan dari Peraturan Menteri. Sama halnya terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas.

Gubernur Kepri yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun M Sani, mengatakan selama ini pihaknya sudah berjuang untuk membuat rumusan-rumusan yang menguntungkan seluruh pihak. Namun, kata dia, sebagai negara hukum tentu ada aturan-aturan yang harus diikuti.

Sani justru menyesalkan sikap pengusaha yang terus menolak dan ribut setelah PP diterbitkan. Untuk itu dia meminta supaya para pengusaha menjalankan aturan dalam PP 10/2012. Jika dalam pelaksanaannya masih ada hambatan, baru diusulkan direvisi ulang. “Pengusaha kurang bersyukur. Jangan tangisi PP 10/2012 ini, jalankan saja sambil evaluasi,” katanya.

Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan kebijakan pemerintah pusat dinilai kurang memperhatikan kawasan BBK yang sudah ditetapkan sebagai kawasan FTZ. “Walaupun FTZ ditetapkan melalui Undang-undang, namun terkadang peraturan lain banyak yang tidak sejalan atau bertentangan. Hal ini yang membuat bukan hanya pemerintah, bahkan pengusaha dan masyarakat menjadi bingung,” katanya.

Daerah, sebut Dahlan harus proaktif mendesak pemerintah pusat agar Batam mempunyai kekhususan tersebut. “Apabila menunggu arahan pusat, sampai kapan pun tidak akan terwujud,” imbuhnya.

Gubernur, sebut Dahlan memerintahkan Walikota supaya lebih sering menggelar pertemuan dengan pengusaha dan stakeholder lainnya untuk mencari solusi. “Sehingga kita mendapatkan referensi yang cukup ketika dibawa ke tingkat pusat,” imbuhnya.

BATAM –

Masyarakat Kecamatan Batam Kota sangat antusias mengikuti kegiatan yang juga sebagai ajang penyampaian aspirasi. Seluruh kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Batam ikut mendampingi Wako dan Wawako Batam.

Camat Batam Kota, Syaiful Bahri mengatakan permasalahan yang dominan di Kecamatan yang mempunyai penduduk sekitar 153 ribu jiwa ini adalah banjir. “Ada beberapa titik di Batam Kota, apabila hujan selalu terjadi banjir. Salah satunya di SMPN 28 ,” katanya.

Selain banjir, masalah fasilitas sosial dan fasilitas umum banyak yang belum diserahkan ke Pemko Batam. “Sehingga sering terjadi perdebatan di masyarakat,” paparnya.

Tokoh masyarakat setempat, Ardianto juga menyoroti masalah banjir. Menurutnya, di Kelurahan Seipanas tepatnya di komplek Nusa Jaya banjir sering terjadi dan air masuk ke dalam rumah. “Sehingga masyarakat kewalahan apabila hujan deras terjadi pada malam hari,” katanya

Selain itu, masyarakat juga meminta pengadaan Posyandu, pembangunan sekolah, pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar menyentuh masyarakat serta pembenahan jalan raya untuk mengurangi kecelakaan yang kerap terjadi.

Menanggapi keluhan masyarakat, Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan bukan hanya di Kecamatan Batam Kota, hampir di seluruh Kecamatan di Batam, masalah infrastrukur seperti jalan dan drainase memang bayak dikeluhkan masyarakat. “Pemko Batam selalu memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase dalam APBD setiap tahun,’ katanya.

Tahun ini, sebut Dahlan drainase di Seipanas dan SMP 28 untuk penanggulangan banjir sudah dianggarkan Pemerintah Provinsi Kepri. “Untuk SMPN 28, masalahnya bukan hanya drainase saja namun karena posisi sekolah tersebut pada cekungan. Selain drainase, Pemko Batam juga akan membangun untuk perbaikan lingkungan di dekat sekolah tersebut,” imbuhnya.

Sementara, pengelolaan CSR, sebut Dahlan, saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Batam. Pengelolaan CSR dianggap penting mengingat banyaknya perusahaan di Batam dan CSR tersebut dan dapat bermanfaat untuk masyarakat. “Pemanfaatan CSR dari perusahaan tidak dalam bentuk uang, namun dalam program untuk masyarakat dan difasilitasi Pemko Batam,” masih kata Dahlan.

Untuk pembangunan sekolah, Dahlan mengatakan Pemko Batam siap membangun sekolah selama ada lahan. Masyarakat, sebut Dahlan diharapkan membantu Pemko Batam untuk mencari lahan. Selain itu, Pemko Batam juga bekerjasama dengan Real Estate Indonesia (REI) Batam untuk alokasi lahan fasos dan fasum. Sementara, masalah daya tampung anak sekolah di Kecamatan Batam Kota untuk tahun 2012, pada dasarnya tidak ada masalah selama orang tua yang mempunyai anak dibawah usia tujuh tahun tidak memaksakan memasukkan anaknya ke sekolah negeri.

Walikota dan Wakil Walikota Batam dijadwalkan akan menggelar silaturahmi tersebut di seluruh Kecamatan di Batam. Kegiatan ini digelar dalam rangka menjalin silaturahmi dengan masyarakat dan jarring aspirasi untuk kemajuan pembangunan Batam.

BATAM-

Ketua HNSI Kota Batam, Awang Herman dalam sambutannya mengatakan bahwa penyelenggaraan Open Tournament HNSI Cup ini merupakan hasil kerjasama antara DPC HNSI Kota Batam dan Karang Taruna Tuah Barelang, Setokok. “Kegiatan ini adalah salah satu perwujudan kepeduliaan HNSI dalam upaya memasyarakatkan olah raga dan memperolahragakan masyarakat, khususnya di bidang olah raga sepak bola dan tujuannya adalah dalam rangka upaya meningkatkan pembinaan remaja melalui kegiatan yang positif,” jelas Awang.

Wako ketika membuka turnamen tersebut menyampaikan terimakasihnya atas dukungan dan partisipasi serta perhatian yang besar dari HNSI pada beberapa kegiatan olahraga yang sering diadakan warga masyarakat. Sepak bola merupakan cabang olah raga yang sangat populer dan sangat digemari oleh banyak kalangan masyarakat, karenanya Wako berharap dengan adanya kegiatan olah raga seperti ini, dapat memperkokoh rasa persatuan antar masyarakat serta mendorong perkembangan kegiatan olahraga, kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan ke arah yang lebih baik lagi.

“Diharapkan dari turnamen ini selain akan memperkokoh persatuan dan kebersamaan, akan lahir pula pemain-pemain yang berkualitas dan berprestasi serta dapat melahirkan atlit-atlit sepakbola yang nantinya mampu meningkatkan prestasi sepakbola di Kota Batam,l” harap Wako.

Wako juga berpesan kepada seluruh peserta yang akan bertanding, agar selalu menjunjung tinggi sportifitas, mengutamakan kebersamaan dan keakraban antar sesama tim serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang mengarah kepada tindak kekerasan di lapangan.

Turnamen di buka dengan pertandingan persahabatan antara Kp. Galang Baru melawan Pulau Panjang Barat. Dan Wakil Walikota Batam berkesempatan melakukan tendangan pertama.

(crew_humas/hw)

Dari 33 siswa yang terjaring razia tersebut terdiri dari 6 orang SMK terjaring di wilayah Sekupang yang tediri dari 2 siswa SMP dan 4 siswa SMK. Diwilayah Batuaji dan Sagulug, Tim menemukan 27 siswa yang terjaring dengan rincian 15 siswa SMU/SMk, 3 Siswa Menengah Pertama (SMP) dan 9 siswa Sekolah Dasar. Sebagian besar sisiwa tersebut tertangkap sedang main game online di warnet dan dua orang siswa tengah bermain biliar di kawasan Aviari Batuaji.

Kasat Pol PP Kota Batam Zulhemi mengatakan razia jam sekolah ini merupakan implementasi dari Perda Pendidikan Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan menengah di Kota Batam.

Selain itu razia terhadap anak sekolah ini sebagai tindak lanjut reses DPRD Kota Batam dan masukan dari masyarakat yang melaporkan maraknya anak-anak sekolah yang bolos dan bermaian di warnet dan tempat lainnya. Kasatpol menambahkan akan terus melaksanakan razia jam sekolah ini di wilayah lainnya dengan sasaran yang akan di tambah baik di mall maupun taman Kota yang ada di Batam

Pengawas SMK Dinas Pendidikan Kota Batam Sumardianto mengatakan, seluruh siswa yang tertangkap ini terbukti tengah melanggar jam wajib belajar di sekolah. “Secara aturan hal tersebut telah dilarang oleh Dinas Pendidikan bermain saat jam efektif belajar”ujarnya.

Namun bila untuk mengerjakan tugas dan mencari bahan tugas tetap di perbolehkan sepanjang tidak pada jam belajar dan tidak melanggar aturan berinternet yang sehat. Sumardianto juga menghimbau kepada sluruh orang tua siswa untuk sama-sama mengawasi putra-putrinya saat berangkat maupun pulang sekolah.

Seluruh siswa yang terjaring akhirnya di bawa ke Kantor Satpol PP Kota Batam untuk di data, selanjutnya pihak sekolah dan orang tua siswa di minta menjemput anaknya dan membuat surat pernyataan.

(humascrew_yd)

BATAM-

 “Dana tersebut dialokasikan khusus untuk penanganan banjir di wilayah Sagulung karena pemerintah menilai kepentingan dan urgensi pembangunan drainase dan perbaikan untuk mengatasi banjir yang selama ini terjadi di beberapa lokasi di Kecamatan Sagulung, seperti Kelurahan Sei Binti, Sei Lekop dan Sei Pelunggut,” jelas Dahlan.

Untuk mengatasi masalah banjir yang juga kerap kali terjadi di kecamatan-kecamatan lain, Dahlan mengatakan bahwa hal tersebut membutuhkan peran serta masyarakat. Warga masyarakat harus memahami kembali teori siklus air yang menguraikan bagaimana proses perputaran air di bumi, menyikapi dengan bijak tentang ancaman pemanasan global dan mendesain penataan ruang yang memberikan perhatian lebih besar kepada fungsi air. Untuk itu dahlan mengajak warga untuk terus menanam pohon-pohon, karena selain untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah banjir, penghijauan juga akan menjadikan kota Batam semakin teduh dan nyaman.

Menanggapi keluhan warga masyarakat  terhadap kebutuhan Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Sagulung yang dianggap masih kurang, Dahlan mengatakan bahwa Pemerintah akan menganggarkan pada tahun anggaran 2013. “Selama tersedia lahan, baik lahan dari masyarakat, OB maupun developer, silahkan ajukan. Pemerintah siap menganggarakan pada tahun 2013,” tegasnya.

Hal lain yang juga dikeluhkan oleh warga adalah banyaknya pasar rakyat yang tersebar dan tidak terkoordinasi. “Sehingga keberadaan sejumlah pasar rakyat tersebut menganggu kenyamanan warga dan tidak indah dipandang,” jelas tokoh masyarakat, Sumarno.

Menaganggapi hal tersebut, Dahlan meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM (PMPKUKM) Amsakar Acmad untuk berkoordinasi dengan Lurah-lurah se-Kecamatan Sagulung dalam melakukan penataan terhadap sejumlah pasar rakyat tersebut.

Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Ketua LAM Kecamatan Sagulung, Camat Sagulung, Abidin Pasaribu, Lurah-Lurah se Kecamatan Sagulung, Kapolsek Sagulung, Yonif, Danramil, Kelompok Tani, FKUB Kecamatan Sagulung, dan juga seluruh Kepala SKPD se pemerintah kota Batam.

(crew_humas/hw)

Kabag Humas Pemko Batam, Salim mengatakan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H ini berbeda dengan peringatan tahun-tahun sebelumnya. “Gelaran peringatan hari besar Islam kali ini menghadirkan lima penceramah sekaligus,” katanya.

Salim menyabutkan, penceramah yang akan mengisi Tabligh Akbar malam hari tersebut yakni KH. Azhari Abbas (Ketua MUI Kepri), KH. Makmun Murodh (Ponpes Assalam, Jabar), Ust. H Rusli Abd Wahid (Ponpes Albarkah), Ust. Jamaluddin Nur (Ponpes Hidayatullah) dan Ust. Asep Rabbany (Ponpes Miftahurrahman). “Masing-masing Mubaligh akan menyampaikan pesan tentang keteladan Rasulullah SAW dengan retorika yang berbeda-beda,” paparnya.

Pemko Batam, sebut Salim mengajak seluruh masyarakat Batam untuk menghadiri kegiatan tersebut. “Mari kita hadiri acara peringatan Maulid Nabi SAW ini secara beramai-ramai. Melalui acara ini kita dapat meningkatkan tali silahturahmi antara sesama umat muslim di Kota Batam,” sebutnya.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan dijadwalkan akan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad 1433 H tersebut. Pemko Batam, ungkap Salim mengajak masyarakat Batam meneladani Nabi besar Muhammad SAW dengan mempelajari sejarah serta mengikuti gaya hidup beliau. Selama 23 tahun lamanya Nabi Muhammad telah mensyiarkan Islam ke seluruh dunia. Dan 1400 tahun sudah beliau meninggal, namun karisma dan keindahan nama beliau masih terdengar sampai saat ini.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam, Nurul Iswahyuni mengatakan pulau Pemping yang merupakan bagian dari kecamatan Belakang Padang dilalui jalur lalu lintas gas sebagai bahan baku listrik ke Sumatera dan Singapura. “Namun masyarakat setempat tidak pernah mendapatkan manfaat dari lalu lintas gas tersebut, ” katanya.

Pemko Batam, sebut Nurul, berharap masyarakat Pemping juga mendapatkan manfaat dari jalur pipa gastersebut dalam bentuk penyediaan listrik yang  berkualitas.   Solusinya, PT PLN Persero wilayah Riau dan Kepri siap membangun jaringan listrik tenaga surya. “Sehingga masyarakat Pulau Pemping dapat merasakan fasilitas listrik selama 24 jam,” paparnya.

Direktur PT PLN Persero Wilayah Riau dan kepri, Djoko Raharjo Abumanan mengatakan PT PLN Persero akan bekerjasama dengan perusahaan daerah dalam hal ini PT Pembangunan Batam untuk penyediaan pembangkit listrik. “Pemko Batam diharapkan dapat mendorong perusahaan daerah sehingga aliran listrik di pulau Pemping bisa segera terealisasi,” imbuhnya.

Menurut Djoko, PT PLN Persero Wilayah Riau dan Kepri menargetkan tahun ini pulau Pemping sudah terang benderang. “Rencananya, tepat pada hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus nanti, masyarakat pemping sudah bisa merasakan listrik,” sebut Djoko.

Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan Kota Batam terbagi menjadi Mainland dan Hinterland. PT PLN Batam yang melayani ketenagalistrikan di Batam hanya mengaliri listrik di wilayah Mainland. Sementara untuk wilayah hinterland, Pemko Batam memberikan bantuan pengadaan genset . ”Namun ada kendala untuk biaya operasional solar sebagai bahan bakar genset,” katanya.

Pulau Pemping dan Kecamatan Belakang Padang pada umumnya memang belum merasakan aliran listrik. Padahal, sebut Dahlan, wilayah yang berdekatan dengan pulau tersebut yakni Batam dan Singapura begitu terang benderang. “Ibaratnya, belakang Padang terang karena tetangganya, bukan di Belakang Padangnya,” paparnya.

Pemko  Batam, aku Dahlan memang menggesa pembangunan infrastruktur di wilayah Hinterland. Hal ini untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan pembangunan di kedua wilayah tersebut.

(humascrew_ev)

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Batam, Sulaiman Nababan mengatakan beberapa tahun lalu, Pemko Batam pernah melakukan KPS pengelolaan sampah dengan swasta. Kerjasama ini menguntungkan karena pelayanan kesampahan pada masyarakat meningkat dan menguntungkan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena Pemko Batam tidak mengeluarkan anggaran untuk pengelolaan sampah.

“Produksi sampah setiap tahun meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri. Sehingga perlu teknologi yang tepat dalam pengelolaan sampah di Batam,” katanya.

Menurut Sulaiman Nababan, sejak 2011 lalu, Pemko Batam membentuk tim pengkajian ulang KPS. “Hasilnya, tim merekomendasikan, KPS pengelolaan sampah harus dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini mengatakan tujuan penandatangan kesepahaman ini untuk membantu Pemko Batam dalam persiapan proyek KPS pengelolaan sampah. Sasarannya, agar persiapan proyek memenuhi kesesuaian dari aspek hukum, sosial dan lainnya sehingga layak untuk ditawarkan kepada swasta.“Sehingga investor yang akan menanamkan modalnya mempunyai kepercayaan,” katanya.

Targetnya, sebut Emma dalam satu tahun MoU tersebut dapat direalisaikan sehingga tahun depan sudah bisa ditenderkan dan proyek mulai dilaksanakan. Direktur Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas, Bastari Panji Indra mengatakan kebutuhan infrastruktur di Indonesia semakin berkembang. Namun, kemampuan pemerintah untuk menyediakan sangat rendah karena keterbatasan anggaran. “Bappenas sejak lima tahun lalu mensosialisasikan alternatif untuk mengajak bekerjasama dengan swasta terkait penyediaan infrastruktur untuk masyarakat,” katanya.Kerjasama Pemerintah dan swasta akan menguntungkan kedua belah pihak. Bappenas, sebutnya, meminta kepada pemerintah daerah maupun DPRD untuk memfasilitasi sehingga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Batam.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan Pemko Batam pernah melakukan kerjasama dengan swasta terkait pengelolaan sampah. “Batam pernah mendapatkan penghargaan Adipura tiga kali berturut-turut, salah satunya karena KPS tersebut, pelayanan persampahan pada masyarakat maksimal,” katanya. Namun, kata Dahlan, KPS tersebut berhenti ditengah jalan karena perusahaan merugi dan akhirnya mengundurkan diri. Hal ini, akunya dikarenakan perencanaan yang kurang baik. “Semoga hal ini menjadi pelajaran. Dan dengan ditandatanganinya kesepahaman ini, kedepan, perjanjian KPS pengelolaan sampah lebih baik di segala aspek,” akunya.

(crewhumas_ev)

Batam,

Dahlan mengatakan masalah pendidikan merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah saja. Penobatan Bunda Paud memiliki tanggung jawab besar dalam rangka membangun karakter bangsa menciptakan generasi penerus yang berkualitas.  Batam terdiri dari banyak pasangan usia muda yang produktif, oleh karenanya  dengan keberadaan Paud di Kota Batam menjadi salah satu solusi untuk membina dan memberikan pendidikan kepada anak sejak usia dini, demikian dikatakan Dahlan.

Dalam kesempatan itu, Ny. Mariana menyampaikan rasa terima kasihnya dan sebagai pembina Paud ia menerima tanpa ragu penobatan dirinya sebagai Bunda Paud Kota Batam. Gelar tersebut memang terdengar indah namun membawa tanggungjawab besar bagi kemajuan pendidikan anak-anak usia dini di Kota Batam, ucap Ny. Mariana.  Untuk itu, dirinya berjanji akan mengemban amanah itu dengan kerja keras nyata demi kemajuan Batam tercinta. Dijelaskannya bahwa penobatan dirinya sejalan dengan program  Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Sebelumnya pada tanggal 21 September 2011, Ny. Ani Bambang Yudhoyono telah ditetapkan sebagai Bunda paud Indonesia dan Ny. Hj. Aisyah Sani dinobatkan sebagai Bunda Paud Propinsi Kepri

Ny. Mariana berharap agar Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan memberikan dukungan dan perhatian kepada PAUD di Batam. Misalnya dengan meningkatkan kualifikasi dan standarisasi kepada pendidik PAUD dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan ilmu praktis Paud sehingga nantinya para pendidik dapat menciptakan metode belajar yang kreatif dengan memanfaatkan potensi alam yang ada disekitar kita,  ujar Ny. Mariana.

“Mari kita buka jendela ilmu bagi anak-anak dengan mengenalkan pendidikan sejak dini”, kata Ny. Mariana. Ditambahkannya, usia anak antara 0-6 tahun merupakan usia emas, karena  anak-anak berkembang pesat pada usia tersebut. Dalam usia ini anak-anak harus benar-benar diperhatikan pendidikannya agar nantinya tercipta generasi yang cerdas, berkarakter dan berakhlak mulia.  Kepada para orang tua Ny. Mariana mengajak untuk menjadikan Batam sebagai kota ramah anak. Dengan demikian sebagai orang tua kita sudah berpartisipasi untuk memproteksi anak agar bisa tumbuh kembang secara wajar, kata Ny. Mariana.

Ninik Haryanti selaku ketua panitia mengatakan penobatan Bunda PAUD Kota Batam disejalankan dengan Gebyar Paud Kota Batam yang diikuti sebnyak 1200 anak. Adapun kegiatan yang ditampilkan berupa penampilan 300 anak paud non formal dalam pertunjukan shalawat, Senam massal dan senam irama yang dibawakan oleh 300 orang anak Paud formal. Selain itu juga ditampilkan 500 anak gabungan paud se Kota Batam yang melukis diatas kain sepanjang 500 meter, serta penampilan delapan kelompok anak Paud yang merupakan pemenang dalam Gebyar Paud tingkat Propinsi Kepri, demikian  terang Ninik.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua I TP. PKK Kota Batam, Ny. Marlin Agustina Rudi, Kepala SKPD dilingkungan Pemko Batam, Camat se-Kota Batam, Ketua Himpaudi Propinsi Kepri, Ketua Himpaudi Kota Batam dan Ketua IGTKI Kota Batam.  (*humas_crew nn/rs)

BATAM-

Kedatangan Wako dan Wawako disambut langsung oleh Camat Batu Aji, Hendriyana Gustini. Dalam sambutannya Hendriyana menyampaikan terimakasihnya atas kesediaan Wako dan Wawako untuk hadir pada acara tersebut. Kecamatan Batu Aji merupakan salah satu kecamatan di Kota Batam yang cukup padat penduduknya, selain Kecamatan Sagulung, Bengkong dan Batam Kota. Dengan jumlah penduduk sebanyak 109.147 jiwa yang tersebar di Empat Kelurahan, Kecamatan Batu aji terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang tinggal di wilayahnya, demikian di jelaskan Hendriyana.

Drs. M. Sulton, salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di Batu Aji sendiri meskipun berbagai infrastruktur telah tersedia dengan baik seperti sarana pendidikan dan sarana kesehatan, namun masih sering ditemui berbagai masalah. Antara lain yaitu, kurangnya jumlah bangku dan kelas di SD Negeri pada setiap tahun ajaran baru, selain itu, di Wilayah Batu Aji sendiri belum terdapat SMA. Sehingga untuk pendidikan anak-anak di wilayah Batu Aji masih terbatas. “Warga berharap, pemerintah lebih memberikan perhatian kepada penambahan jumlah bangku atau jumlah kelas sebelum tahun ajaran baru,” harap Sulton.

Hal lain yang juga sering dikeluhkan oleh warga masyarakat adalah masalah penumpukan sampah dan kebersihan. Sulton menyebutkan beberapa titik wilayah di pinggir jalan yang sering terjadi penumpukan sampah, yaitu wilayah tanjung uncang dan sekitar perumahan-perumahan di aviari. Sedangkan untuk infrastruktur jalan dan drainase yang dinilai masih kurang adalah jalan menuju Perumahan Puri Mas, yang mana jalan perumahan tersebut belum diaspal.

Menanggapi berbagai keluhan dan masalah yang di sampaikan oleh warga, Walikota dalam sambutannya menjelaskan bahwa sejarah pembangunan kota Batam pada awal tahun 1980 adalah dengan konsep industri perminyakan. Memasuki tahun 2000an mulai banyak berkembang industri elektronik modern yang kemudian terus berkembang menjadi industri galangan kapal. Bahkan saat ini Batam merupakan kota dengan industri galangan kapal terbesar di Indonesia, bahkan mulai kekurangan lahan.

“Perkembangan industri ini juga berdampak pada semakin meratanya pembangunan dan juga penyebaran penduduk, termasuk di daerah Batu Aji yang semakin padat dengan 109 ribu jiwa,” jelas Wako. Sehingga berkembang wacana untuk melakukan pemekaran Kecamatan Batu Aji menjadi 2 Kecamatan. Tetapi untuk mewujudkan wacana tersebut berarti akan membutuhkan lebih banyak jumlah aparat untuk dapat melayani 2 Kecamatan dan minimal 6 Kelurahan, sehingga dibutuhkan anggaran yang lebih besar untuk belanja pegawai. Sedangkan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk lebih mengutamakan belanja pembangunan infrastruktur.

Menurut Wako, Pemko Batam siap membangun SMA sesuai keinginan warga. Seperti kesepakatan antara Pemerintah dengan pihak Real Estate Indonesia (REI) Batam bahwa perusahaan pengembang diharuskan menyediakan lima persen lahan untuk sarana fasilitas umum atau fasilitas sosial. “Apabila lahan sudah ada, laporkan ke Otorita Batam (OB). Apabila izin sudah ada, Pemko Batam akan bangun SMA,” aku Dahlan.

(crew_humas/hw)